Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai Pemerintah Daerah diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan sistem transaksi keuangan berbasis digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada tahun 2026–2027. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan transaksi keuangan non tunai dalam pengelolaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Bimtek ini, peserta akan memperoleh pengetahuan mengenai implementasi pembayaran non tunai pada penerimaan dan pengeluaran daerah, penggunaan kanal perbankan digital, pengelolaan transaksi elektronik, serta proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis digital. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan teknis dalam penggunaan sistem transaksi non tunai untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya integrasi sistem keuangan daerah dengan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisir risiko penyimpangan dan kesalahan administrasi. Melalui simulasi dan studi kasus, peserta diharapkan mampu memahami implementasi transaksi non tunai secara optimal di perangkat daerah masing-masing.

Dengan terselenggaranya Bimtek ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerapan transaksi keuangan non tunai sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola keuangan daerah yang modern, profesional, dan berintegritas pada tahun 2026–2027.

TUJUAN JADWAL BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH 2026-2027

Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai Pemerintah Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan sistem transaksi keuangan berbasis digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada tahun 2026–2027.

Secara umum, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme, serta tata cara pelaksanaan transaksi keuangan non tunai dalam pengelolaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta diharapkan memahami proses penerimaan dan pengeluaran daerah melalui sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan layanan perbankan dan sistem keuangan daerah.

Selain itu, Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam penggunaan aplikasi dan sistem transaksi non tunai, termasuk pengelolaan pembayaran digital, administrasi transaksi elektronik, rekonsiliasi data keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat dan akurat.

Kegiatan ini juga bertujuan mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pelayanan publik, serta meminimalisir risiko penyimpangan dan kesalahan administrasi keuangan daerah.

Melalui simulasi dan studi kasus, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan transaksi keuangan non tunai secara optimal di perangkat daerah masing-masing. Dengan demikian, Bimtek ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, profesional, tertib administrasi, dan berintegritas pada tahun 2026–2027.

MATERI JADWAL BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH 2026-2027

1. Kebijakan dan Dasar Hukum Transaksi Non Tunai

• Kebijakan pemerintah tentang transaksi keuangan non tunai
• Regulasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital
• Prinsip transparansi dan akuntabilitas transaksi elektronik
• Integrasi sistem keuangan daerah dengan perbankan

2. Konsep dan Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai

• Pengertian transaksi keuangan non tunai
• Tujuan implementasi transaksi digital pemerintah daerah
• Ruang lingkup penerimaan dan pengeluaran daerah
• Manfaat dan tantangan transaksi non tunai

3. Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai

• Mekanisme pembayaran elektronik pemerintah daerah
• Penggunaan layanan perbankan digital
• Sistem transfer dan pembayaran online
• Pengelolaan transaksi elektronik daerah

4. Penatausahaan dan Administrasi Transaksi

• Pencatatan transaksi non tunai
• Verifikasi dan validasi transaksi elektronik
• Rekonsiliasi data keuangan daerah
• Administrasi dan dokumentasi digital

5. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

• Transaksi non tunai pada penerimaan daerah
• Pembayaran belanja daerah secara elektronik
• Pengendalian kas daerah berbasis digital
• Monitoring arus transaksi keuangan

6. Pengendalian Internal dan Keamanan Sistem

• Sistem pengendalian internal transaksi digital
• Pencegahan fraud dan penyalahgunaan transaksi
• Keamanan data dan sistem pembayaran elektronik
• Audit transaksi non tunai pemerintah daerah

7. Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah

• Integrasi transaksi non tunai dengan SIPD
• Efisiensi pelayanan publik berbasis digital
• Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
• Inovasi sistem pembayaran pemerintah daerah

8. Studi Kasus dan Simulasi

• Simulasi transaksi non tunai pemerintah daerah
• Praktik penggunaan aplikasi pembayaran elektronik
• Studi kasus implementasi di daerah
• Diskusi dan pemecahan masalah teknis

9. Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai

• Evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai
• Kendala dan solusi implementasi
• Strategi peningkatan efektivitas sistem digital
• Best practice pengelolaan transaksi elektronik