Bimtek Instansi Pemerintah

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERIZINAN USAHA PARIWISATA 2026-2027

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERIZINAN USAHA PARIWISATA 2026-2027

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERIZINAN USAHA PARIWISATA 2026-2027

DESKRIPSI

Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menangani Perizinan Usaha Pariwisata 2026–2027 diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan sesuai regulasi. Kegiatan ini bertujuan mendukung iklim investasi dan pengembangan sektor pariwisata daerah yang berdaya saing serta berkelanjutan. Aparatur pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan proses perizinan usaha pariwisata berjalan efektif, mulai dari tahap pengajuan, verifikasi, evaluasi, hingga penerbitan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui bimtek ini, peserta akan mempelajari regulasi terbaru terkait perizinan usaha pariwisata, termasuk implementasi sistem OSS (Online Single Submission), standar layanan perizinan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, materi juga mencakup tata cara penilaian kelayakan usaha pariwisata, pengawasan dan pengendalian usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Peserta juga akan dibekali dengan pemahaman mengenai prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses perizinan. Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan aparatur mampu meningkatkan profesionalisme, mempercepat proses layanan perizinan, serta menciptakan sistem perizinan usaha pariwisata yang efisien dan ramah investasi.

Program ini menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan ekosistem usaha pariwisata yang tertib, kompetitif, dan berkelanjutan.

TUJUAN JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERIZINAN USAHA PARIWISATA 2026-2027

  1. Memahami regulasi dan kebijakan terbaru terkait perizinan usaha pariwisata di tingkat nasional dan daerah.
  2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
  3. Menguasai prosedur dan tahapan proses perizinan usaha pariwisata dari pengajuan hingga penerbitan izin.
  4. Mampu mengoperasikan dan mengoptimalkan sistem perizinan berbasis digital seperti OSS (Online Single Submission).
  5. Meningkatkan pemahaman mengenai standar pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha pariwisata.
  6. Mampu melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen perizinan usaha secara efektif dan sesuai ketentuan.
  7. Meningkatkan kemampuan dalam pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata agar sesuai regulasi yang berlaku.
  8. Mendorong penerapan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan.
  9. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan pelaku usaha dalam proses perizinan.
  10. Mempercepat proses layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi di sektor pariwisata.
  11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan integrasi sistem informasi.
  12. Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan hambatan birokrasi dalam proses perizinan.
  13. Mendorong terciptanya iklim usaha pariwisata yang kondusif, tertib, dan berkelanjutan.
  14. Mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

MATERI JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERIZINAN USAHA PARIWISATA 2026-2027

1. Kebijakan dan Regulasi Perizinan Usaha Pariwisata

  • Kebijakan nasional dan daerah sektor pariwisata
  • Regulasi terbaru perizinan usaha pariwisata
  • Standar pelayanan perizinan publik
  • Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

2. Sistem Perizinan Berbasis Digital

  • Pengenalan OSS (Online Single Submission)
  • Alur proses perizinan usaha pariwisata
  • Integrasi data perizinan antar instansi
  • Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik

3. Prosedur dan Mekanisme Perizinan Usaha Pariwisata

  • Tahapan pengajuan izin usaha
  • Verifikasi dan validasi dokumen
  • Penilaian kelayakan usaha pariwisata
  • Penerbitan dan pengelolaan izin usaha

4. Standar Pelayanan Publik (SPP)

  • Prinsip pelayanan prima
  • SOP pelayanan perizinan
  • Waktu layanan dan kepastian hukum
  • Transparansi dan akuntabilitas layanan

5. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata

  • Monitoring usaha pariwisata
  • Evaluasi kepatuhan pelaku usaha
  • Penegakan regulasi perizinan
  • Manajemen risiko usaha pariwisata

6. Good Governance dalam Perizinan

  • Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
  • Anti korupsi dalam pelayanan perizinan
  • Etika aparatur dalam pelayanan publik
  • Peningkatan integritas dan profesionalisme

7. Pelayanan Perizinan Berbasis Digital

  • Digitalisasi layanan perizinan
  • E-government dalam sektor pariwisata
  • Sistem pelaporan dan monitoring online
  • Peningkatan efisiensi layanan

8. Koordinasi Antar Lembaga

  • Peran OPD terkait
  • Koordinasi dengan instansi pusat
  • Sinergi dengan pelaku usaha
  • Forum komunikasi perizinan

9. Studi Kasus dan Permasalahan Lapangan

  • Kendala perizinan usaha pariwisata
  • Solusi percepatan layanan
  • Best practice daerah lain
  • Diskusi dan analisis kasus

10. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Layanan

  • Indikator kinerja pelayanan perizinan
  • Monitoring dan evaluasi layanan
  • Survei kepuasan masyarakat
  • Continuous improvement sistem layanan

PT Prima Pelatihan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang training, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk kebutuhan profesional maupun korporasi. Kami menyediakan berbagai program pelatihan berkualitas yang dirancang sesuai perkembangan industri, regulasi, dan kebutuhan dunia kerja modern. Didukung oleh trainer berpengalaman dan praktisi profesional, PT Prima Pelatihan Indonesia berkomitmen membantu individu serta perusahaan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing. Program yang tersedia mencakup pelatihan teknis, manajemen, legal, K3, sertifikasi profesi, hingga pengembangan soft skills. Dengan metode pembelajaran interaktif dan aplikatif, kami menghadirkan solusi pelatihan yang efektif, profesional, dan terpercaya di Indonesia Untuk Memahami Hal Tersebut Kami Meyelengarakan JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERIZINAN USAHA PARIWISATA 2026-2027

Kontribusi Pelaksanaan:

  • Biaya Kontribusi per peserta/orang sebesar: Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah), dan sudah termasuk Penginapan Hotel 1 kamar untuk 1 peserta ( Singel Bed) Konsumsi Lunch & Dinner, Coffee Break.
  • Biaya Kontribusi per peserta/orang sebesar: Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), dan sudah termasuk Penginapan Hotel 1 kamar untuk 2 peserta (Twin Bed) Konsumsi Lunch & Dinner, Coffee Break.
  • Biaya Kontribusi Paket Non Penginapan per peserta/orang sebesar: Rp. 4.000.000,- ( EmpatJuta Rupiah ,  Konsumsi Lunch & Dinner, Coffee Break.
  • Kegiatan dapat berupa IN-HOUSE TRAINING (dilaksanakan di ruang meeting Instansi peserta) dengan Minimal 8 Peserta.

FASILITAS PESERTA:

  • Sertifikat Pelatihan dari Prima Pelatihan Indonesia ;
  • Hardcopy, Modul dan Flashdisk;
  • Penginapan Hotel 4 hari 3 malam (Sesuai paket permintaan);
  • Konsumsi Dinner & Lunch, Coffee Break;
  • Seminar Kit;
  • ID Card Peserta dan Tas Pelatihan Eksklusif;
  • Jaket
  • Penjemputan Bandara ke Hotel Minimal

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI 

Pendaftaran dapat Menghubungi Contact Person Panitia Pelaksana di No. HP/Whatsapp: 0813-8111-1657

Besar harapan kami atas permohonan ini, dapat ditindaklanjuti, demikian kami sampaikan, atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan Terima Kasih